Kamis, 27 Februari 2020

Menghadapi Virus Corona COVID-19

Sebelum menanggapi, mohon dicatat sebagai disclaimer bahwa saya tidak punya background bidang kesehatan, namun mencoba untuk memahami mengenai persebaran virus COVID-19 beberapa waktu terakhir ini dari kacamata orang awam kesehatan.


Pertama, yang saya pahami virus ini bisa menyebar dari manusia satu ke manusia lain dan sebagian menyebabkan kematian dengan prosentase yang cukup besar dibandingkan dengan flu. Kedua, sampai saat ini belum ada vaksin yang sesuai untuk menanggulangi virus ini. Ketiga, sudah ada pasien yang dinyatakan sembuh. Keempat, udara kemungkinan besar bisa menjadi media persebaran virus ini.

Langkah pemerintah China dan pemerintah negara lain yang melakukan isolasi kota-kota tertentu adalah untuk memperlambat persebaran virus ini, sampai bisa ditemukan obatnya. Memperlambat, namun diyakini bahwa lambat atau cepat, virus ini akan tersebar ke seluruh dunia. Saya termasuk yang mempercayai hipotesa bahwa satu orang dengan orang yang lain di seluruh dunia ini saling berteman dengan maksimal 7 level. Kemungkinan besar juga pernah saling bersalaman dengan tingkat yang cukup dekat. Misal saya pernah salaman dengan A, A salaman dengan B, lalu B salaman dengan C. Jadi, antara saya dan bersalaman C di tingkat 3. Belum lagi kalau A pernah salaman dengan C, berarti hanya di tingkat 2 saja. Sehingga bisa disimulasikan persebarannya. Belum lagi kondisi virus ini masih sulit terdeteksi, apalagi jika sedang dorman.

Penyemprotan disinfektan sepertinya juga bersifat mengurangi, bukan meniadakan. Saya pernah menyemprotkan obat nyamuk di ruangan dengan jumlah semprotan cukup banyak. Satu jam kemudian, saya masuk ke ruangan itu, rupanya masih ada 1 atau 2 nyamuk berkeliaran. Sepertinya nyamuk ini sempat berada di tempat tersembunyi yang tidak terjangkau oleh obat nyamuk yang saya semprotkan ini. Kalau dipikir, nyamuk ini adalah hewan yang terlihat mata, tidak seperti virus yang kita tidak tahu tanpa menggunakan mikroskop yang canggih.

Semoga kita semua diberikan kekebalan tubuh yang bagus untuk bisa menangkal virus ini, dan segera ditemukan obatnya.

Rabu, 25 Desember 2019

Kunjungan Natal ke Los Angeles, USA

Pada tanggal 19 - 23 Desember 2019 saya berkesempatan untuk mengikuti perjalanan singkat ke Los Angeles, California, USA. Perjalanan ini adalah perjalanan terjauh yang pernah saya lakukan sampai dengan tulisan ini dibuat.

Untuk mengoptimalkan perjalanan, saya menuju Los Angeles dari Denpasar menggunakan China Airlines CI-772 rute DPS-TPE berangkat tanggal 19 Desember 2019 jam 15.45, dilanjutkan dengan CI-8 rute TPE-LAX setelah transit kurang lebih 2 jam di Taiwan. Saya tiba di LAX jam 19.55 waktu setempat, masih tanggal 19 Desember, karena terdapat perbedaan waktu 16 jam antara Denpasar (GMT+8) dan Los Angeles (GMT-8).

Perjalanan cukup lancar, apalagi di penerbangan terdapat fasilitas wifi yang bisa digunakan, sehingga sepanjang perjalanan tetap dapat terhubung dengan rekan-rekan yang ada di darat, dan bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan secara daring.


Cuaca di Los Angeles pada bulan Desember agak dingin dengan suhu antara 9 - 20 Celsius. Di Los Angeles saya berkesempatan bertemu dengan rekan-rekan dari Indonesia, dan mengikuti perayaan Natal bersama Ikatan Mahasiswa Papua di USA bersama dengan delegasi dari Provinsi Papua.

Perjalanan yang cukup singkat, saya pulang tanggal 23 malam dan tiba di Jakarta pada tanggal 25 siang menggunakan American Airlines AA-193 transit Hong Kong dilanjutkan dengan AA-8913 / CX-777 ke Jakarta. Permasalahan yang paling mendasar dalam perjalanan ini adalah adanya jetlag karena perbedaan zona waktu yang cukup jauh. Saya sendiri baru bisa menyesuaikan diri pada hari yang ke-2 baik saat tiba di Los Angeles maupun setelah tiba di tanah air.

Kamis, 26 September 2019

Studi Banding Pemda dan Bank Indonesia Elektronifikasi Transaksi Penerimaan dan Belanja Daerah

Sebagai salah satu opisboy yang bertugas membuat analisa sistem, merakit software, ngelap server biar kinclong, sekaligus menjaga data tetap utuh dengan dukungan secangkir kopi ditambah KFC original setiap hari, saya tiba-tiba berkesempatan untuk diajak BI Perwakilan Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua dalam studi banding Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia terkait dengan elektronifikasi Transaksi Penerimaan dan Belanja Daerah. Perjalanan ini cukup padat, mulai dari tanggal 23 - 28 September dengan mengambil locus di Bandung dan Jakarta. Kunjungan kami lakukan melalui pertemuan dengan Pemda Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, BI KPW Jawa Barat, Pemerintah DKI Jakarta, Bank Indonesia Pusat.


Dari perjalanan beberapa hari ini ada beberapa yang saya tangkap terkait dengan penerimaan dan belanja daerah. Dari sisi belanja, sebagian besar Pemerintah Daerah telah membuat regulasi agar terjadi pengurangan transaksi tunai dalam proses belanja pemerintah. Semua proses belanja diusahakan melalui transfer ke rekening bank, agar penerima uang dapat memperoleh pembayaran secara akurat dan tercatat ke dalam sistem bank.

Nah, di sisi sebaliknya Pemerintah Daerah mencoba menggenjot pendapatan daerah melalui pembayaran non tunai. Ada beberapa keuntungan jika pembayaran dilakukan secara non tunai.

Untuk pembayaran pajak atau retribusi
Masyarakat mudah membayar kewajiban pajak tanpa harus datang ke loket pelayanan, cukup menggunakan kode bayar dan mentransfer melalui kanal pembayaran yang paling mduah dijangkau (transfer ATM, internet banking, mobile banking, dan pembayaran elektronik lainnya)

Untuk layanan barang dan jasa
Layanan barang dan jasa ini adalah layanan yang diberikan wajib pajak kepada masyarakat, misalnya: hotel, restoran, parkir, reklame, dan jasa lain yang menyebabkan adanya kewajiban pajak yang harus dipungut dan disetor oleh penyedia layanan. Dengan tansaksi non tunai, Pemerintah Daerah dapat mengawasi secara akurat transaksi pendapatan daerah yang sudah diterima oleh wajib pajak, sehingga dapat menentukan jumlah pajak yang harus dibayar secara akurat. Selama ini pembayaran pajak daerah seperti hotel dan restoran menggunakan self assesment, sehingga menimbulkan kemungkinan adanya pelaporan kewajiban pajak yang tidak sesuai. Jika Pemerintah Daerah menyediakan alat untuk tapping transaksi wajib pajak, tentu akan memerlukan investasi teknologi dan peralatan yang tidak sedikit.

Tantangan Regulasi dalam Elektronifikasi Transaksi
Kalau bicara teknologi pasti tidak ada habisnya, namun kita mau kembali lagi kepada regulasi. Ketika Pemerintah Daerah ingin melakukan elektronifikasi transaksi, maka akan ada banyak aturan yang harus ditaati seperti berikut (urutan tidak mencerminkan prioritas).
  1. Peraturan Bank Indonesia
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  3. Peraturan terkait Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah
  4. Peraturan terkait Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)
  5. PCI Council (terkait pembayaran dengan kartu)
  6. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah setempat
Masalahnya, saya menyakini dengan sungguh-sungguh adanya banyak variasi dan duplikasi regulasi yang menyebabkan kesulitan dalam mengeksekusi elektronifikasi transaksi.

Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Adanya disrupsi layanan keuangan konvensional karena munculnya Fintech membuat BPD berada pada posisi sulit. Layanan e-money, e-wallet, P2P lending, dan layanan digital lain di tingkat nasional bisa menekan bisnis Bank Umum secara signifikan. Pada akhirnya, Bank Umum khususnya BUMN akan menekan ke ranah bisnis BPD, yang sudah nyaman mengelola dana kelolaan Pemerintah Daerah. Banyak BUMN yang masuk ke daerah untuk mendapat kue pengelolaan dana APBD. Sementara itu dari bawah, BPD mendapat tekanan dari BPR yang mampu bergerak lebih lincah di kalangan masyarakat tingkat bawah dan menengah.

Tantangan berikutnya adalah jika BPD menjadi biller pajak daerah. BPD harus memiliki sistem pembayaran, di mana transaksi tersebut tentu saja akan menimbulkan biaya baik dari sisi CAPEX maupun OPEX BPD. Hasil dari menyimpan dana kelolaan belum tentu akan bisa menutupi layanan yang diberikan. Biasanya, bank akan mencari penghasilan dalam bentuk fee-based income.

1. Merchant Discount Rate (MDR)
MDR ini tidak diperkenankan dalam proses pembayaran pajak daerah, karena tidak ada satu rupiah pun yang boleh berkurang dari uang yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah, sehingga BPD tidak diperkenankan mengambil fee apapun.

2. Fee On Top
Di sini, biller menagih biaya transaksi kepada pembayar pajak, misalnya pajak atau retribusi Rp100.000,00 yang dibayar melalui bank dengan biaya Rp2.500,00 per transaksi, maka total yang dibayarkan oleh wajib pajak adalah Rp.102.500,00. Namun, jika tanpa dasar regulasi yang memadahi, hal ini juga akan menjadi masalah, selain juga akan menyebabkan wajib pajak enggan membayar.

Dalam hal ini, BPD bisa mencari cara untuk memperoleh penghasilan tambahan dari layanan pembayaran non tunai ini. Misal, BPD memberikan kredit kepada wajib pajak yang memiliki transaksi bisnis yang bagus, sehingga memperoleh pendapatan dalam bentuk bunga, atau memberikan layanan tambahan lain yang menambah pendapatan BPD tanpa membebani wajib pajak secara langsung dalam proses pembayaran. Pendapatan tambahan ini yang bisa digunakan untuk menutupi layanan pembayaran pajak dan retribusi non tunai.

"Loophole" Regulasi
Inovasi yang terjadi di dunia keuangan paling sering mendahului regulasi. Untuk orang yang "nekat", mereka akan melakukan suatu kebijakan meskipun secara regulasi belum ada. Misalnya, banyak layanan fintech yang tetap menjalankan bisnisnya, meskipun belum ada regulasi terkait dengan bisnis yang mereka jalankan tersebut. Namun, ada juga inovasi yang mengikuti regulasi yang ada. Terkait inovasi layanan Pemerintah, memang sebaiknya harus mengikuti rambu-rambu yang ada, namun jika ada aksi yang bersifat ragu-ragu, misalnya karena tumpang tindih peraturan, bisa duduk bersama dengan stakeholder untuk memastikan bahwa semua regulasi dalam inovasi tersebut komplian.

Sebelumnya saya pikir ini akan menjadi perjalanan studi banding biasa, namun setelah menjalaninya, ternyata saya menemukan banyak hal yang tidak terduga yang menjadi concern dalam pengembangan Teknologi Informasi, khususnya dalam mendukung Pemerintah Daerah menggenjot pendapatan asli daerah dan juga menjaga agar transaksi pendapatan dan belanja dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Semoga hasil perjalanan ini dapat segera kami eksekusi menjadi inovasi.